Diskusi Bogor – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menutup sementara aktivitas tambang di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, termasuk Parung Panjang, memicu gelombang penolakan dari masyarakat.
Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, dan Tenjo menyatakan keberatan mereka terhadap penghentian kegiatan tambang tersebut. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, perwakilan aliansi menyampaikan pernyataan resmi.
“Kami Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tenjo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami,” tegas mereka.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi
Menanggapi penolakan itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasinya melalui akun Instagram resmi @dedimulyadi71. Ia menekankan bahwa keputusan penutupan tambang bukan tanpa alasan, melainkan demi keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
“Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini,” ujar Dedi, Senin (29/9/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa data kecelakaan lalu lintas di jalur tambang tidak bisa diabaikan. Dari 2019 hingga 2024, tercatat 195 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang, sementara 104 orang lainnya mengalami luka berat.
“Pertanyaannya adalah ke mana Anda semua ketika ada anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istri, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar,” tambahnya.
Dampak Kesehatan dan Lingkungan
Selain korban jiwa, Gubernur juga menyoroti persoalan kesehatan masyarakat, khususnya meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat polusi debu tambang. Ia menilai kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya sudah pada tahap mengkhawatirkan.
“Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang?” ungkapnya.
Aspek Ekonomi dan Keadilan
Dedi menekankan bahwa kebijakan yang diambilnya bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan langkah yang mempertimbangkan ekosistem, keadilan sosial, dan aspek ekonomi. Ia memastikan pemerintah akan mencari solusi agar masyarakat yang terdampak, baik penambang maupun pekerja transportasi, tetap mendapatkan perhatian.
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat. Sebagian warga mendukung langkah gubernur sebagai upaya menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya lingkungan dan tingginya angka kecelakaan, sementara sebagian lainnya merasa kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian ribuan keluarga yang bergantung pada sektor tambang.
Hingga kini, pemerintah provinsi belum mengumumkan kapan aktivitas tambang akan kembali dibuka atau apakah ada kebijakan alternatif yang akan ditempuh untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
